Investasi Infrastruktur Jokowi untuk 5 BUMN Capai Rp85 T

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Menyerahkan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, 1 Des 2022 (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menggelontorkan dana sebesar Rp 176,3 triliun rupiah untuk belanja yang keluar dalam bentuk investasi. Sebanyak 48,5% dari total dana tersebut atau hampir separuhnya sebesar Rp 85,3 triliun digelontorkan untuk pembiayaan proyek infrastruktur.

“Pos APBN untuk investasi, ini sering kita sebutnya below the line, di dalam APBN 2023 ada Rp 176,3 triliun yg merupakan pembiayaan investasi, artinya ini belanja uang keluar tapi ini adalah bentuk investasi,” terang Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Rabu (14/3/2023).

“Mayoritas adalah untuk investasi di bidang infrastruktur […] dari Rp 176,3 triliun tersebut sebesar Rp 85,3 triliunnya atau sekitar 48,5% akan digunakan untuk mendukung klaster infrastruktur,” lanjutnya.

Dana sebanyak Rp 85,3 triliun tersebut akan mengalir ke 5 tempat. Pertama, diberikan kepada PT Hutama Karya dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 28,88 triliun. Kemudian, diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 10 triliun.

Selanjutnya, diberikan kepada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara(BLU LMAN) sebesar Rp 25,4 triliun. Menkeu mengatakan dana ini diberikan utamanya untuk melakukan pembebasan lahan di beberapa proyek strategis nasional, salah satunya pada proyek pembangunan jalan tol.

“Ini terutama nanti untuk pembebasan lahan-lahan yang seperti saya sama Pak Bas (Menteri PUPR) melihat salah satu tol di daerah Joglo Semar dalam hal ini ini adalah salah satu aktivitas LMAN adalah melakukan pembayaran untuk pembebasan tanah bagi proyek strategis nasional,” jelas Sri Mulyani.

Selain itu, untuk mengadakan perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah, APBN akan menyuntik dana sebesar Rp 1,53 triliun kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Kemudian, dana bergulir sebanyak Rp 19,48 triliun akan diberikan untuk investasi non permanen fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

“Sedangkan FLPP yang merupakan investasi yang sifatnya non permanen karena dia dananya bergulir, akan mendapat Rp 19,48 triliun, ini juga untuk membantu akses pembelian rumah bagi masyarakat yang berpendapatan rendah,” jelasnya.

Adapun klaster lain yang akan disuntik dengan dana APBN yakni klaster pendidikan sebesar Rp 20 triliun, klaster perlindungan masyarakat sebesar Rp 4,3 triliun, klaster pangan dan lingkungan hidup sebesar Rp 4,8 triliun, klaster kerja sama internasional sebesar Rp 3,5 triliun, dan klaster lainnya sebesar Rp 58 triliun, serta terdapat pembiayaan kewajiban penjaminan sebesar Rp 0,33 triliun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*