– Amerika Serikat (AS) melalui Undang-undang baru yakni Inflation Reduction Rate (IRA) diketahui akan memberikan kredit pajak atas pembelian mobil listrik. Hanya saja, insentif pajak tersebut kabarnya tidak menyasar pada mobil listrik dengan baterai yang mengandung komponen dari Indonesia.
Alasanya, Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS dan di dominasi perusahaan China dalam industri nikel. Kekhawatiran itu dikatakan langsung oleh Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid.
Pemerintah melalui Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor ESDM, Agus Tjahjana buka suara perihal ini. Ia menilai seharusnya kebijakan tersebut tidak akan mempengaruhi penjualan komponen baterai kendaraan listrik dari Indonesia ke AS.
Pasalnya, insentif kendaraan listrik biasanya tidak dikaitkan dengan komponen asal. “Sepengetahuan saya kalau insentif untuk kendaraan tidak dikaitkan dengan komponennya. Dengan global supply chain system seperti sekarang rasanya sulit diimplementasikan seperti yang disebutkan,” ujar Agus kepada CNBC Indonesia, Kamis (6/4/2023).
Menurut Agus, meski ada komponen mobil listrik dari Indonesia di pabrikan otomotif di AS, produsen AS itu seharusnya tetap mendapatkan insentif dari pemerintah setempat. Meski demikian, hal tersebut juga tetap bergantung pada peraturan yang ada di sana. “Akan sangat bergantung pada peraturannya itu sih,” ujarnya.
Sebelumnya, Kadin menyesalkan atas sikap AS yang dinilai ‘mengucilkan’ mineral kritis asal Indonesia terkait paket subsidi AS untuk teknologi hijau.
Sebagaimana diketahui, pemerintah AS akan menerbitkan pedoman kredit pajak bagi produsen baterai dan EV di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi dalam beberapa minggu ke depan. Undang-undang ini mencakup US$ 370 miliar dalam subsidi untuk teknologi energi bersih
Namun, baterai yang mengandung komponen dari Indonesia dikhawatirkan tetap tidak memenuhi syarat untuk kredit pajak Inflation Reduction Rate (IRA) secara penuh, alasannya karena Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS dan dominasi perusahaan China dalam industri nikel.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid menyatakan Indonesia dapat memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan AS akan kendaraan listrik dan baterai. Pasalnya, Indonesia memiliki sepertiga dari dari total cadangan nikel dunia yang menempatkan Indonesia pada posisi pertama.
“Nikel menjadi bahan yang penting untuk produksi baterai kendaraan listrik,” ungkap Arsjad, Selasa (4/4/2023).
Arsjad menekankan pentingnya melihat Indonesia dan ASEAN sebagai alternatif untuk China. Ia berharap Amerika Serikat akan memberikan status yang setara kepada anggota Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) dengan negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas penuh dengan Amerika Serikat.
“Kami sedang berdiskusi tentang IPEF, dan semangat perjanjian itu adalah kerja sama. Jika Amerika mengecualikan ASEAN, rasanya sangat tidak adil,” ujar Arsjad.
Dalam industri pengembangan kendaraan listrik, Arsjad juga turut mengajak Amerika maupun Uni Eropa untuk menaruh kepercayaan pada Indonesia dan negara ASEAN lainnya.
Menurut dia dengan peran penting Indonesia dan ASEAN dalam rantai pasokan kendaraan listrik, Arsjad optimistis bahwa kawasan ini akan menjadi mitra strategis baik Amerika Serikat, Uni Eropa maupun China dalam sektor energi bersih.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi dan politik bagi ASEAN terhadap global, serta memberikan manfaat bagi industri dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Di samping itu, Arsjad mengatakan bahwa Indonesia tengah bekerja sama dengan perusahaan multinasional untuk membangun rantai pasokan nikel terpisah untuk China dan Non-China.
“Indonesia adalah teman bagi China dan negara barat. Kami menyediakan mineral penting bagi China Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Kami berupaya memastikan memiliki portofolio inklusif baik China maupun Non-China dalam sektor pertambangan nikel guna mencapai kesepakatan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan,” kata Arsjad.