PDI Perjuangan mulai melakukan gebrakan untuk mengusulkan Hak Angket guna melakukan penyelidikan dugaan kecurangan di Pilpres 2024.
PDIP yang mengusung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024 kalah telak dari Prabowo-Gibran. Per Minggu (25/2/2024) pukul 10.00 WIB, Ganjar-Mahfud cuma meraih 16 persen suara dari 75 persen suara masuk.
Sementara Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara 58 persen. Yang menyedihkan, Ganjar-Mahfud juga kalah dari paslon Anies-Muhaimin yang meraih 24 persen suara.
Namun, lagi-lagi kubu Ganjar-Mahfud berteriak bahwa Pilpres berlangsung curang. Bahkan, Ganjar Pranowo tidak percaya bahwa hasil suara yang didapat cuma sedikit.
Ia merasa suara yang didapat tidap daerah tinggi. Apalagi suara PDIP di Pemilu 2024 sangat tinggi berada di peringkat pertama dan bakal mendapatkan kursi terbanyak di DPR RI.
Tapi terkait sikap Hak Angket, kenapa PDIP tak menggugat hasil Pileg? Mungkin karena menang?
Politikus PDIP Adian Napitupulu berharap dugaan kecurangan Pilpres 2024 akan terbongkar melalui hak angket yang akan digulirkan di DPR. Sebab, Adian menyindir bahwa di DPR tidak ada sosok paman yang akan menghalangi proses pengungkapan kecurangan melalui hak angket.
Paman diduga mengarah pada paman dari calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, yakni eks Ketua Makhamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.
“Yang ingin kita lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini. Di mana prosesnya, yang bisa kita harapkan di hak angket, karena di situ enggak ada pamannya,” kata Adian saat ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).
Adian lantas meyakini bahwa seluruh partai politik pengusung Ganjar-Mahfud, yakni PDI-P, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berada di parlemen juga mendukung gagasan hak angket.
Dia pun menegaskan bahwa PDI-P solid menggulirkan hak angket walau yang baru bicara adalah capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan dirinya. Diketahui, Adian tidak menduduki jabatan strategis di Fraksi PDI-P DPR.
Tetapi, ada Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Fraksi Utut Adianto hingga Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto. “Tapi, di DPP ada sekjen dan segala macam. Jadi, menurut saya, itu sudah enggak perlu dipersoalkan. Kita kompak, solid,” ujar Adian menegaskan.
Namun pernyataan Adian Napitupulu tak sejalan dengan PPP sebagai teman sekoalisi.
Majelis Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai hak angket kecurangan pemilu tidak perlu. Majelis Kehormatan PPP justru menilai hal itu menjadi pemicu perpecahan.
Hal itu disampaikan Ketua Majelis Kehormatan DPP PPP Zarkasih Nur yang mengaku mengkhawatirkan hak angket justru memicu perpecahan.
“Hak Angket harus dipikirkan matang-matang, harus disikapi secara cerdas dan teliti,kami rasa tidak perlu sejauh itu hak angket tidak harus sejauh itu, sebab kalo ada kecurangan pemilu kan sudah ada jalurnya,” kata Zarkasih dalam keterangannya Jumat (23/2/2024).
Majelis Kehormatan PPP juga mengimbau jajaran DPP PPP untuk kembali ke khitahnya, yakni menjunjung tinggi kepentingan umat dan tentunya meletakan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia di atas segalanya.
“Saya menyarankan kawan-kawan di DPR, harus teliti, jernih, jangan sampai terkoyak karena hak angket,” ucapnya. Lebih lanjut, Zarkasih Nur berharap agar pemenang pemilu baik pilpres maupun pileg menunjukan sikap ksatria dan yang kalah agar dapat menerima dan menghormati kehendak rakyat.
“Jangan lupa bahwa kedudukan presiden dan wakil presiden pada akhirnya adalah kehendak Allah SWT,” katanya.
Ganjar Ngotot Hal Angket
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta pada anggota DPR di Komisi II untuk menggelar rapat kerja terkait dugaan kecurangan Pilpres.
“Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker Komisi II aja deh segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja dulu. Minimum raker nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket atau yang ke lain,” ujarnya.
Ganjar menegaskan dirinya serius mengusulkan hak angket. Ganjar juga menyinggung jika penggunaan hak angket pernah dilakukan.
“Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini ya sudah penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan. Itu paling bagus, paling fair, jadi nggak perlu takut,” ujarnya.
“Ini biasa saja kok dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia,” sambung dia.
Dia kemudian merespons partai kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang telah setuju dengan hak angket.
Namun, Ganjar mengaku belum berkomunikasi secara formal dengan mereka.
“Saya belum berkomunikasi secara pribadi,” kata dia.
“Ya kalau saya sebenarnya simple aja, angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilu nya seperti ini,” lanjutnya.
Lebih lanjut, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai kondisi pemilu di Indonesia saat ini mengkhawatirkan. Terlebih, kata dia, penggunaan Sirekap pun banyak diprotes.
“Ya saya kira Sirekap sudah menunjukkan ketidakberdayaannya sebagai sebuah sistem,” ungkapnya.
Ganjar mengaku banyak menerima laporan terkait penggunaan Sirekap. Ganjar pun menilai seharusnya KPU dapat mengakui kesalahan jika memang penggunaan Sirekap banyak salah dalam membaca data.
“Nggak ada ceritanya satu TPS di atas 300, dan dia masih kemudian menampung itu. Masa kaya gitu mau kita terima, yang kita butuhkan sebetulnya adalah pengakuan dari KPU atau pembuatnya ‘ya kami salah’ itu paling fair,” tuturnya.
“Hari ini, seperti gitu nggak mau ngaku salah, bagaiamana satu TPS lebih dari 300, itu saya kira orang nggak ngerti sistem aja ngira sistem itu fail,” imbuh dia.
PDIP Raih Suara Tertinggi
Pada Pemilu 2024, PDIP meraih suara Parpol tertinggi di seluruh Indonesia.
PDIP berada di peringkat pertama diiikuti Partai Golkar.
Partai Golongan Karya (Golkar) menempel ketat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di hasil sementara perhitungan nyata atau real count KPU terkini yaitu Kamis (22/2) pukul 23.00 WIB.
Dilansir dari laman KPU, perolehan suara Partai Golkar mencapai 10.672.121 atau 15,13 persen, hanya terpaut 1,65 persen dengan PDIP yang berada di puncak dengan perolehan 11.837.622 suara (16,78 persen).
Posisi ketiga dan seterusnya ditempati oleh Partai Gerindra dengan perolehan 9.467.262 suara atau 13,42 persen dan PKB dengan perolehan 8.301.190 suara atau 11,77 persen.4
Selanjutnya diikuti oleh Partai NasDem dengan 6.649.157 suara atau 9,43 persen; PKS dengan 5.286.209 suara atau 7,49 persen; Partai Demokrat dengan 5.227.144 suara atau 7,41 persen; PAN dengan 4.898.088 suara atau 6,94 persen; dan PPP dengan 2.856.200 suara atau 4,05 persen.
Dengan perolehan suara tersebut, kesembilan partai politik di atas dinyatakan lolos ke parlemen karena melewati ambang batas parlemen atau parliamentary treshold yaitu 4 persen.
Sementara itu, terdapat sembilan partai politik lain yang belum menyentuh angka 4 persen. Yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan 2,54 persen; Partai Perindo (1,29 persen); Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dengan 0,94 persen; Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan 0,77 persen; dan Partai Buruh (0,62 persen).
Kemudian Partai Ummat (0,46 persen); Partai Bulan Bintang (PBB) dengan 0,37 persen; Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) dengan 0,33 persen; dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dengan 0,25 persen.
Data tersebut merupakan hasil rekap 511.141 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 823.236 TPS atau 62,09 persen.
Jumlah perolehan suara masing-masing partai politik masih bisa berubah seiring data yang masuk. Adapun data tersebut merupakan hasil penghitungan suara di TPS yang direkam atau didokumentasikan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melalui aplikasi Sirekap.
